KPK melakukan penggeledahan ke kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumatera Selatan (Sumsel). Tindakan KPK ini terkait dugaan korupsi pembangunan jalan sepanjang 3 km di areal hutan mangrove pelabuhan Tanjung Api-api.

Penggeledahan di kantor Dinas PU Sumsel, Jalan Ade Irma Suryani, Palembang, Senin (5/5/2008), itu dilakukan 6 orang anggota KPK yang dipimpin Kompol Santana. Mereka memeriksa sejumlah ruangan, seperti ruangan Kadis PU Bina Marga Sumsel Darna Dahlan, ruangan Wakadis Binamarga Helbi Sabri, ruangan TU serta keuangan. 

“Perkara isu suap saya tidak tahu, demikian pula isu lainnya. Saat ini KPK sedang mengumpulkan data dan memeriksa setumpuk berkas serta CPU dari ruang TU,” kata Helbi Sabri.

Helbi menambahkan, pihaknya tidak merasa keberatan dengan tindakan yang dilakukan KPK. Dirinya menyadari hal ini merupakan bagian dari proses hukum yang harus dilakukan.

Selama proses penggeledahan yang dilakukan KPK tidak mengganggu kinerja pegawai Dinas PU Sumsel. Para pegawai bekerja di ruangan masing-masing seperti biasa. Proses penggeledahan justru terlihat mencolok karena kehadiran sejumlah wartawan.

Sampai pukul 18.30 WIB, KPK masih melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sumatera Selatan, Sumsel. Mereka memeriksa berbagai berkas dan data di 6 buah komputer. Dari 6 buah komputer itu, 4 di antaranya sudah selesai diperiksa KPK. Penyidik KPK mengkopi berbagai data yang tersimpan di CPU keempat komputer tersebut. Keempat komputer itu 3 di antaranya dari ruangan keuangan dan 1 dari ruang Tata Usaha (TU) DPU Sumsel.

Dinas Kehutanan Diperiksa

Terkait kasus pembuatan perpanjangan jalan sejauh 3 kilometer di lokasi Pelabuhan Samudera Tanjung Api-Api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, selain melakukan pemeriksaan di Dinas PU Sumsel, 6 Anggota KPK juga menggeledah kantor Dinas Kehutanan Sumatra Selatan di Jalan Kol Haji Burlian Palembang. Pemeriksaan dilakukan sejak pukul 11.00 WIB.

Anggota KPK itu datang dengan menumpangi Kijang Innova warna hitam bernopol BG 2400, Selasa (6/5/2008). Mereka kini tengah mencari berkas di ruang bendahara, sebelumnya mereka memeriksa ruang Wakadinas Kehutanan Sumsel.

Rumah Gubernur Sumsel Tunggu Giliran

KPK membenarkan mereka telah mengirimkan tim untuk menggeledah Kantor Gubernur Sumatera Selatan, terkait kasus Tanjung Api-api yang melibatkan anggota FPD Sarjan Tahir. Namun, KPK belum ada rencana menggeledah rumah Gubernur Sumsel Syahrial Oesman.

“KPK mengirimkan tim dari hari Minggu, dan sampai hari ini masih berlangsung penggeledahan di Kantor Gubernur dan tempat lain yang saya tidak tahu pasti,” kata Jubir KPK Johan Budi di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (5/5/2008).

Johan enggan menjelaskan tujuan penggeledahan. Menurut itu bagian dari proses penyelidikan. “Ada sesuatu yang kita butuhkan dari penggeledahan itu,” jelasnya.

Johan menambahkan sejauh ini masih dilakukan pemeriksaan di Kantor Gubernur. KPK belum berencana menggeledah rumah Gubernur Sumsel Syahrial Oesman. Johan mengakui KPK pernah memeriksa Gubernur Sumsel.

“Belum ada rencana menggeledah rumah Gubernur Sumsel. Tapi juga pernah diperiksa,” ungkap Johan.

Terkait kasus Tanjung Api-api? “Iya, memang,” tandasnya.

[sumber: detikcom]